Ada beberapa alasan klasik kenapa karyawan tidak bisa mengambil gajinya sendiri: sedang dinas luar kota, sakit, atau justru sedang cuti panjang. Solusinya bukan menitip begitu saja ke rekan kerja, tapi membuat surat kuasa pengambilan gaji β dokumen tertulis yang membuat pengambilan itu sah di mata bagian keuangan perusahaan.
Dasar Hukumnya Apa?
Surat kuasa termasuk perbuatan hukum βpemberian kuasaβ yang diatur dalam Pasal 1792 KUHPerdata: pemberi kuasa melimpahkan wewenang kepada penerima kuasa untuk melakukan sesuatu atas namanya. Karena sifatnya menyangkut uang milik pemberi kuasa, surat ini sebaiknya dibuat spesifik (kuasa khusus) β hanya untuk pengambilan gaji periode tertentu β bukan kuasa umum yang berlaku untuk segala urusan.
Yang Perlu Dicantumkan
- Identitas lengkap pemberi kuasa (karyawan) dan penerima kuasa, termasuk nomor identitas (KTP)
- Nama perusahaan dan jabatan pemberi kuasa
- Periode/bulan gaji yang dikuasakan β jangan dibuat berlaku tanpa batas waktu
- Pernyataan tanggung jawab penuh pemberi kuasa atas pelimpahan wewenang ini
- Tanda tangan kedua pihak, dan materai Rp10.000 bila diminta bagian keuangan (sesuai UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai)
Contoh Surat
SURAT KUASA PENGAMBILAN GAJI
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : [Nama Pemberi Kuasa]
Jabatan : [Jabatan]
Perusahaan : [Nama Perusahaan]
No. KTP : [Nomor KTP]
Dengan ini memberikan kuasa kepada:
Nama : [Nama Penerima Kuasa]
No. KTP : [Nomor KTP]
Hubungan : [Rekan kerja/Keluarga]
Untuk mengambil gaji saya periode [bulan/tahun] di [Nama Perusahaan] beserta slip dan dokumen terkait, karena saya berhalangan hadir dengan alasan [sakit/dinas luar kota/dll].
Segala risiko yang timbul dari pemberian kuasa ini menjadi tanggung jawab saya selaku pemberi kuasa.
[Kota], [Tanggal]
Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa,
[Nama Pemberi Kuasa] [Nama Penerima Kuasa]
Pertanyaan yang Sering Muncul
Apakah wajib bermaterai? Tidak ada aturan yang mewajibkan materai untuk semua surat kuasa internal perusahaan β tapi karena menyangkut penyerahan uang, banyak bagian keuangan meminta materai sebagai penguat bukti bila terjadi sengketa di kemudian hari. Tanyakan langsung ke HRD/keuangan perusahaan Anda.
Bisakah dipakai berkali-kali? Sebaiknya tidak. Buat surat kuasa baru untuk setiap periode pengambilan β ini melindungi Anda jika suatu saat penerima kuasa tidak lagi bisa dipercaya.
Kalau kebutuhannya bukan soal gaji tapi dokumen lain milik perusahaan, lihat juga Surat Kuasa Umum untuk memahami batasannya, atau Contoh Surat Kuasa untuk format dasar yang berlaku umum.
Format Surat Kuasa Pengambilan Gaji untuk Karyawan yang Resign
Kasus khusus yang sering terjadi: karyawan sudah resign tapi gaji terakhir atau pesangon belum cair dan tidak sempat mengambil sendiri. Surat kuasa untuk situasi ini sebaiknya mencantumkan referensi nomor induk karyawan dan periode gaji yang dimaksud secara spesifik, agar bagian keuangan perusahaan tidak kebingungan memverifikasi klaim.
Studi Kasus: Pengambilan Gaji untuk Karyawan yang Sakit Berkepanjangan
Karyawan yang dirawat di rumah sakit dalam waktu lama sering kesulitan mengambil gaji sendiri. Dalam situasi ini, surat kuasa bisa dilengkapi dengan surat keterangan dokter yang menjelaskan kondisi kesehatan pemberi kuasa, memperkuat alasan kenapa pengambilan perlu diwakilkan β ini membantu bagian keuangan perusahaan memverifikasi keabsahan situasi dengan lebih yakin.
Perbedaan Kuasa untuk Gaji Rutin dan Pesangon
Surat kuasa pengambilan gaji rutin bulanan berbeda konteksnya dengan kuasa pengambilan pesangon/THR yang nilainya biasanya jauh lebih besar. Untuk nominal besar, perusahaan sering mensyaratkan verifikasi tambahan seperti kehadiran notaris atau saksi resmi, berbeda dengan pengambilan gaji rutin yang bisa diproses lebih sederhana oleh bagian HRD/keuangan internal.
Studi Kasus: Surat Kuasa untuk Karyawan Meninggal Dunia
Ketika karyawan meninggal dunia sebelum sempat mengambil gaji terakhirnya, ahli waris perlu mengajukan surat kuasa khusus dilengkapi surat keterangan kematian dan surat keterangan ahli waris, berbeda dengan kasus sakit biasa. Perusahaan umumnya memerlukan dokumen lebih lengkap untuk kasus ini guna memastikan dana yang dicairkan benar-benar diterima pihak yang berhak secara hukum.
Prosedur Khusus untuk Nominal Gaji Besar
Untuk pencairan gaji atau pesangon dengan nominal besar, beberapa perusahaan mensyaratkan surat kuasa yang dilegalisir notaris, bukan cukup bermaterai biasa, sebagai langkah kehati-hatian tambahan mengingat risiko finansial yang lebih besar dalam transaksi tersebut.
Mempertimbangkan Rekening Bersama untuk Pasangan Menikah
Pasangan yang sudah menikah bisa mempertimbangkan membuka rekening bersama untuk mengurangi kebutuhan surat kuasa berulang kali, meski tetap perlu memahami implikasi hukum rekening bersama terhadap pembagian aset jika suatu saat terjadi perceraian.
Memahami Kebijakan Bank Terkait Kuasa Digital
Beberapa bank modern mulai menerima otorisasi digital sebagai alternatif surat kuasa fisik untuk transaksi tertentu, memanfaatkan teknologi verifikasi biometrik atau OTP. Tanyakan ke bank Anda apakah opsi digital ini tersedia sebagai alternatif yang lebih praktis.
Memeriksa Kebijakan Bank Terkait Masa Berlaku Kuasa
Tanyakan ke bank berapa lama surat kuasa yang diajukan tetap berlaku untuk transaksi berulang, karena beberapa bank membatasi masa berlaku kuasa untuk alasan keamanan, berbeda dari kuasa sekali pakai untuk transaksi tunggal.
Menyimpan Salinan Surat Kuasa untuk Arsip Pribadi
Setelah surat kuasa digunakan untuk pengambilan gaji, simpan salinannya sebagai arsip pribadi, berguna sebagai bukti jika suatu saat terjadi perselisihan terkait proses pengambilan gaji yang pernah dikuasakan.
Artikel Terkait yang Mungkin Anda Butuhkan
- Contoh Surat Kuasa Ahli Waris 2026: Format Resmi untuk Pengambilan Warisan
- Surat Kuasa Pengambilan BPKB 2026: 4 Contoh Lengkap untuk Samsat, Leasing & Gadai
- Perbedaan Surat Kuasa Umum dan Khusus Beserta Contohnya
π Artikel Terkait Lainnya



Pengelola dan penulis PanduanAdministrasi.com, berdomisili di Surabaya. Menyusun panduan administrasi dengan merujuk pada peraturan resmi yang berlaku, berangkat dari pengalaman pribadi mengurus berbagai dokumen administrasi di Indonesia.

