Apakah iuran BPJS Anda sudah sesuai aturan terbaru? Apakah Anda tahu bahwa manfaat JKP untuk korban PHK kini jauh lebih besar dibanding tahun lalu? Tahun 2026 membawa sejumlah perubahan signifikan dalam ekosistem BPJS — baik Ketenagakerjaan maupun Kesehatan — yang langsung berdampak pada kantong dan hak perlindungan jutaan pekerja Indonesia.
Artikel ini menggabungkan dan memperbarui dua panduan sebelumnya di situs ini menjadi satu referensi lengkap dan mutakhir. Seluruh informasi mengacu pada regulasi resmi: PP Nomor 6 Tahun 2025, Permenaker Nomor 2 Tahun 2025, Permenaker Nomor 4 Tahun 2022, dan peraturan pelaksana BPJS terkini per Maret 2026.
Ringkasan Cepat — Apa yang Berubah di BPJS 2026?
- JHT bisa cair tanpa paklaring — surat keterangan kerja tidak lagi wajib.
- JKP naik menjadi 60% gaji selama 6 bulan (PP No. 6/2025).
- Iuran JKP turun menjadi 0,36% dari sebelumnya 0,46%.
- KRIS resmi berlaku — sistem kelas rawat inap standar di rumah sakit mitra BPJS Kesehatan.
- Batas waktu klaim JKP diperpanjang hingga 6 bulan sejak PHK (dari sebelumnya 3 bulan).
1. Update Iuran BPJS Ketenagakerjaan 2026
Perubahan iuran paling krusial di 2026 berasal dari PP No. 6 Tahun 2025 yang berlaku sejak 7 Februari 2025. Perubahan ini menyentuh struktur iuran JKP dan memperluas perlindungan bagi pekerja yang terkena PHK.
1.1 Tabel Iuran Lengkap BPJS Ketenagakerjaan 2026
| Program | Ditanggung Pekerja | Ditanggung Perusahaan | Total | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| JHT (Jaminan Hari Tua) | 2,0% | 3,7% | 5,7% | Dari upah bulanan |
| JP (Jaminan Pensiun) | 1,0% | 2,0% | 3,0% | Dari upah bulanan |
| JKK (Kecelakaan Kerja) | — | 0,24%–1,74% | Sesuai risiko | Risiko sangat rendah: 0,24% |
| JKM (Jaminan Kematian) | — | 0,3% | 0,3% | Dari upah bulanan |
| JKP (Kehilangan Pekerjaan) | — | — | 0,36%* | *Pemerintah 0,22% + rekomposisi JKK 0,14% |
Perubahan 2026
Iuran JKP turun dari 0,46% menjadi 0,36% dari upah, dengan batas atas perhitungan Rp5.000.000/bulan. Artinya pekerja bergaji di atas Rp5 juta pun tetap dihitung berdasarkan batas maksimum Rp5 juta untuk komponen JKP.
Contoh simulasi potongan gaji (risiko kerja sangat rendah):
Karyawan bergaji Rp8.000.000/bulan:
— Potongan pekerja: JHT 2% + JP 1% = Rp240.000
— Ditanggung perusahaan: JHT 3,7% + JP 2% + JKK 0,24% + JKM 0,3% = Rp497.200
— JKP: dari rekomposisi, tidak memotong gaji pekerja secara langsung.
1.2 Iuran BPJS Kesehatan 2026 — Tidak Ada Kenaikan
Berbeda dari isu yang sempat beredar di media sosial, iuran BPJS Kesehatan 2026 tidak mengalami kenaikan. Tarif masih mengacu pada Perpres No. 64 Tahun 2020:
| Segmen | Iuran | Catatan |
|---|---|---|
| Kelas 1 (PBPU) | Rp150.000/orang/bulan | Pekerja mandiri / non-ASN |
| Kelas 2 (PBPU) | Rp100.000/orang/bulan | |
| Kelas 3 (PBPU) | Rp35.000/orang/bulan | Tarif asli Rp42.000, subsidi pemerintah Rp7.000 |
| PPU (Karyawan Swasta/BUMN) | 5% dari gaji | Perusahaan 4%, pekerja 1% |
| PBI (Masyarakat tidak mampu) | Ditanggung pemerintah | — |
2. KRIS 2026: Apa Itu Kelas Rawat Inap Standar?
Tahun 2026 menjadi titik implementasi penuh KRIS (Kelas Rawat Inap Standar) di seluruh rumah sakit mitra BPJS Kesehatan. Kebijakan ini merupakan transformasi besar dalam layanan JKN yang sebelumnya membedakan kelas 1, 2, dan 3 menjadi satu standar fasilitas yang seragam.
2.1 Standar Fasilitas KRIS
Setiap ruang rawat inap KRIS wajib memenuhi standar minimum: maksimal 4 tempat tidur per kamar, kamar mandi dalam, ventilasi dan pencahayaan memadai, serta AC. Tujuannya adalah menghapus ketimpangan layanan akibat perbedaan kelas kepesertaan.
2.2 Dampak KRIS terhadap Iuran
Selama masa transisi KRIS, struktur iuran berjenjang masih berlaku. Pemerintah menegaskan penyesuaian tarif baru baru akan dipertimbangkan jika pertumbuhan ekonomi nasional melampaui 6% secara berkelanjutan. Peserta tidak perlu khawatir kenaikan tiba-tiba di 2026.
Untuk panduan lengkap pindah faskes dan update data kepesertaan BPJS Kesehatan, baca: Cara Mengurus BPJS Kesehatan 2026 — Daftar, Pindah Faskes & Kartu Hilang.
3. Panduan Klaim JHT 2026 — Online, Cepat, Tanpa Paklaring
Jaminan Hari Tua (JHT) adalah tabungan wajib yang dikumpulkan dari potongan gaji pekerja dan kontribusi pemberi kerja selama masa aktif bekerja. Di 2026, proses pencairannya semakin dipermudah — termasuk penghapusan kewajiban paklaring (surat keterangan kerja).
3.1 Kapan JHT Bisa Dicairkan?
Berdasarkan Permenaker No. 4 Tahun 2022 yang masih berlaku, pencairan JHT 100% dapat dilakukan jika peserta memenuhi salah satu kondisi:
- Mencapai usia pensiun (56 tahun)
- Mengundurkan diri dari perusahaan (resign)
- Terkena PHK dan sudah tidak bekerja minimal 1 bulan
- Berakhir masa kontrak kerja (PKWT)
- Mengalami cacat total tetap (surat keterangan medis diperlukan)
- Meninggal dunia — klaim oleh ahli waris
- Kepesertaan minimal 10 tahun → pencairan sebagian (10% kebutuhan umum atau 30% untuk pembelian rumah)
3.2 Dokumen yang Diperlukan (Update 2026)
| Dokumen | Keterangan | Wajib? |
|---|---|---|
| Kartu Peserta BPJS TK / JMO digital | Fisik atau screenshot dari aplikasi JMO | Wajib |
| e-KTP | NIK harus sinkron dengan data Dukcapil | Wajib |
| Kartu Keluarga (KK) | Untuk verifikasi data kependudukan | Wajib |
| Buku Tabungan | Rekening aktif atas nama peserta sendiri | Wajib |
| NPWP | Wajib jika saldo JHT > Rp50 juta | Kondisional |
| Surat PHK / Resign / Bukti PHK | Paklaring tidak wajib — bisa diganti slip gaji, ID card, atau surat dari Disnaker | Kondisional |
Kabar Baik
Paklaring tidak lagi menjadi syarat wajib per 2026. BPJS Ketenagakerjaan menerima dokumen pengganti seperti slip gaji terakhir, ID card karyawan, atau surat keterangan dari Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) setempat jika perusahaan sudah tutup atau tidak kooperatif.
3.3 Cara Klaim JHT Online via Aplikasi JMO (Step-by-Step)
- Unduh dan buka aplikasi JMO (Jamsostek Mobile) dari Play Store atau App Store. Login dengan email dan kata sandi terdaftar.
- Dari halaman utama, pilih menu “Jaminan Hari Tua”, lalu pilih “Klaim JHT”.
- Sistem menampilkan data kepesertaan. Verifikasi keakuratan data, lalu klik “Selanjutnya”.
- Pilih sebab klaim yang sesuai: Mengundurkan Diri, PHK, Usia Pensiun, dll.
- Lakukan verifikasi biometrik (scan wajah) sesuai instruksi di layar.
- Unggah dokumen persyaratan. Pastikan foto/scan jelas dan tidak terpotong.
- Isi data NPWP jika saldo > Rp50 juta. Konfirmasi seluruh data, lalu klik “Kirim”.
- Pantau status klaim di aplikasi JMO. Dana akan ditransfer ke rekening bank yang terdaftar.
3.4 Klaim JHT via Lapak Asik (Alternatif Online)
Jika tidak bisa menggunakan JMO, akses lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id. Isi formulir data diri (NIK, nama, nomor peserta, tanggal lahir), unggah dokumen, dan ikuti proses verifikasi digital.
3.5 Estimasi Waktu Pencairan JHT 2026
| Metode | Jumlah Saldo | Estimasi Cair |
|---|---|---|
| Aplikasi JMO | ≤ Rp10 juta | 1 hari kerja |
| Aplikasi JMO | > Rp10 juta | 3–5 hari kerja |
| Lapak Asik (website) | Semua jumlah | 3–7 hari kerja |
| Kantor cabang (offline) | Semua jumlah | 1–3 hari kerja |
Jika Anda perlu membuat surat pengantar atau surat keterangan untuk keperluan klaim JHT, simak panduan kami: Contoh Surat PHK yang Sah dan Cara Mengurusnya.
4. Panduan Klaim JKP 2026 — Hak Pekerja Korban PHK
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) adalah program perlindungan sosial khusus pekerja yang terkena PHK. Tidak memotong gaji pekerja karena iurannya ditanggung pemerintah (0,22%) dan rekomposisi iuran JKK (0,14%). Di 2026, manfaatnya meningkat signifikan berkat PP No. 6 Tahun 2025.
4.1 Tiga Manfaat JKP yang Bisa Diterima
- Uang Tunai — Naik 2026 dibayarkan setiap bulan maksimal 6 bulan, dihitung dari persentase upah terakhir:
- Bulan ke-1 s.d. ke-6: 60% dari upah (kenaikan signifikan dari ketentuan sebelumnya)
- Batas upah acuan: Rp5.000.000/bulan
- Contoh: Pekerja bergaji Rp5 juta → menerima Rp3 juta/bulan selama 6 bulan
- Akses Informasi Pasar Kerja — bimbingan karier, job matching, dan informasi lowongan via platform SIAPkerja.
- Pelatihan Kerja — program upskilling gratis yang terus diperluas di 2026 untuk meningkatkan daya saing di pasar kerja.
4.2 Syarat Mendapatkan JKP 2026
Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Permenaker 2/2025, persyaratan utama adalah:
- Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan
- Memiliki masa iuran minimal 12 bulan dalam kurun waktu 24 bulan kalender sebelum PHK
- Mengalami PHK (bukan resign, pensiun, atau cacat total tetap)
- Tidak sedang menerima santunan JHT atau JP secara bersamaan
| Skala Perusahaan | Program BPJS yang Harus Diikuti |
|---|---|
| Menengah & Besar | Wajib ikut 4 program: JKK, JKM, JHT, dan JP |
| Kecil & Mikro (UMKM) | Cukup 3 program: JKK, JKM, dan JHT (JP opsional) |
4.3 Jenis PHK yang Dikecualikan dari JKP
JKP tidak berlaku untuk: pengunduran diri atas kemauan sendiri, cacat total tetap, memasuki usia pensiun, meninggal dunia, dan berakhirnya PKWT (kontrak) tanpa unsur PHK sepihak dari perusahaan.
4.4 Cara Klaim JKP 2026 — Step-by-Step
- Perusahaan melapor terlebih dahulu — Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Permenaker 2/2025, pengusaha wajib memberitahu perubahan data peserta yang mengalami PHK kepada BPJS Ketenagakerjaan. Pastikan perusahaan Anda melakukan langkah ini.
- Daftarkan diri sebagai pencari kerja di SIAPkerja (siapkerja.kemnaker.go.id). Data Anda akan diverifikasi sistem.
- Akses portal SIAPkerja dan pilih menu klaim JKP. Lengkapi formulir dengan data kepesertaan dan bukti PHK.
- Unggah dokumen: Surat Keterangan PHK dari perusahaan (atau perjanjian bersama), e-KTP, dan kartu peserta BPJS.
- Ikuti proses verifikasi. Setelah disetujui, manfaat uang tunai akan ditransfer ke rekening bank terdaftar setiap bulan.
- Wajib: Jika sudah mendapat pekerjaan baru, laporkan ke SIAPkerja maksimal 7 hari kerja sejak mulai bekerja.
4.5 Batas Waktu Klaim JKP — Jangan Sampai Hangus!
4.6 Berapa Kali JKP Bisa Diklaim?
Berdasarkan Pasal 29 Permenaker 15/2021, manfaat JKP hanya bisa diajukan maksimal 3 kali selama masa usia kerja. Setelah klaim pertama, klaim berikutnya baru bisa dilakukan setelah kembali bekerja dengan masa iur aktif minimal 5 tahun.
4.7 Perlindungan JKP saat Perusahaan Pailit atau Tutup
Ini poin penting yang banyak belum diketahui: berdasarkan perubahan Pasal 39 PP No. 6 Tahun 2025, BPJS Ketenagakerjaan tetap membayarkan manfaat JKP meskipun perusahaan menunggak iuran hingga 6 bulan. Hak pekerja tetap terlindungi meski perusahaan dinyatakan pailit atau tutup.
Untuk panduan hak-hak pekerja terkena PHK secara lebih lengkap, termasuk perhitungan pesangon, baca: Hak Pekerja yang Terkena PHK: Pesangon, BPJS, dan Dokumen yang Harus Disiapkan.
5. Checklist Prioritas: Apa yang Harus Dilakukan Sekarang?
Terlepas dari status Anda saat ini — masih bekerja, baru resign, atau baru kena PHK — berikut langkah-langkah konkret yang perlu diprioritaskan:
| Kondisi Anda | Tindakan Prioritas | Batas Waktu |
|---|---|---|
| Masih aktif bekerja | Cek saldo JHT via JMO, pastikan iuran dibayar tepat | Segera / rutin |
| Baru resign | Tunggu 1 bulan, lalu klaim JHT via JMO atau Lapak Asik | Setelah 1 bulan berhenti kerja |
| Baru kena PHK | 1) Simpan surat PHK. 2) Klaim JKP via SIAPkerja. 3) Klaim JHT via JMO | JKP: maks 6 bulan sejak PHK |
| Mendekati pensiun (> 10 th kepesertaan) | Bisa cairkan JHT sebagian (10–30%) untuk persiapan | Kapan saja setelah 10 tahun kepesertaan |
| Peserta BPJS Kesehatan | Periksa perubahan faskes akibat implementasi KRIS di RS setempat | Segera |
6. FAQ — Pertanyaan yang Paling Sering Ditanyakan
Apakah iuran BPJS Ketenagakerjaan naik di 2026?
Iuran JHT dan JP tidak berubah. Iuran JKP justru turun dari 0,46% menjadi 0,36% sejak berlakunya PP No. 6 Tahun 2025 pada Februari 2025. Iuran ini tidak dipotong dari gaji pekerja.
Apakah JHT bisa cair tanpa paklaring di 2026?
Ya. BPJS Ketenagakerjaan resmi menghapus kewajiban paklaring (surat keterangan kerja) per 2026. Dokumen pengganti yang diterima antara lain: slip gaji terakhir, ID card karyawan, surat pengunduran diri, atau surat keterangan dari Disnaker setempat.
Berapa besar manfaat JKP 2026 untuk pekerja PHK?
Berdasarkan PP No. 6 Tahun 2025, manfaat uang tunai JKP naik menjadi 60% dari upah terakhir selama 6 bulan. Batas upah acuan adalah Rp5.000.000/bulan, sehingga manfaat maksimum adalah Rp3.000.000/bulan selama 6 bulan.
Apa itu KRIS dan apakah mempengaruhi iuran BPJS Kesehatan?
KRIS (Kelas Rawat Inap Standar) adalah standarisasi fasilitas rawat inap di rumah sakit mitra BPJS Kesehatan — semua peserta mendapat fasilitas setara tanpa pembedaan kelas. Selama masa transisi 2026, struktur iuran berjenjang masih berlaku dan belum ada kenaikan.
Sampai kapan batas waktu klaim JKP setelah PHK?
Batas waktu klaim JKP diperpanjang menjadi 6 bulan sejak tanggal PHK resmi (dari sebelumnya 3 bulan). Meski begitu, disarankan segera mengajukan klaim setelah PHK untuk menghindari masalah administrasi. Klaim yang tidak diajukan dalam 6 bulan akan hangus otomatis.
Apakah JKP bisa diklaim jika perusahaan menunggak iuran?
Ya. Berdasarkan PP No. 6/2025, BPJS Ketenagakerjaan tetap membayarkan manfaat JKP meskipun perusahaan menunggak iuran hingga maksimal 6 bulan, termasuk jika perusahaan dinyatakan pailit atau tutup.
Kesimpulan: Pastikan Hak BPJS Anda Tidak Terlewat di 2026
Tahun 2026 membawa angin segar bagi pekerja Indonesia: manfaat JKP yang lebih besar, proses klaim JHT yang lebih mudah tanpa paklaring, iuran JKP yang lebih ringan, dan implementasi KRIS yang menyeragamkan fasilitas kesehatan. Namun hak ini tidak akan datang sendiri — Anda perlu aktif memahami dan mengajukan klaim sesuai prosedur dan batas waktu yang berlaku.
Tiga hal yang paling penting untuk diingat:
- Jika kena PHK — klaim JKP dalam 6 bulan, lebih cepat lebih baik.
- Jika resign atau kontrak habis — klaim JHT via JMO setelah 1 bulan berhenti kerja.
- Cek berkala apakah iuran BPJS Anda dibayar perusahaan dengan benar setiap bulan.
Untuk pertanyaan lebih lanjut, hubungi layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan di call center 175 atau kunjungi bpjsketenagakerjaan.go.id. Untuk BPJS Kesehatan, hubungi 1500-400 atau bpjs-kesehatan.go.id.
Yang perlu Anda baca:
🔖 Artikel Terkait Lainnya
Praktisi administrasi dan pengelola PanduanAdministrasi.com yang berdedikasi dalam membantu masyarakat Indonesia memahami prosedur birokrasi secara efisien. Memiliki spesialisasi dalam penyusunan dokumen legalitas desa, administrasi kependudukan, serta panduan layanan publik digital. Dengan prinsip ‘Administrasi Mudah untuk Semua’, saya memastikan setiap artikel yang dipublikasikan berdasarkan referensi regulasi pemerintah terkini dan praktik lapangan yang valid untuk menjamin keamanan dan keabsahan dokumen Anda.