Girik Bukan Bukti Kepemilikan, Tapi Bukti Pembayaran Pajak
Banyak keluarga mewarisi tanah yang statusnya masih girik (dikenal juga sebagai petok D, letter C, atau kekitir), padahal secara hukum girik sebenarnya hanya bukti pembayaran pajak tanah zaman dulu, bukan sertifikat kepemilikan dalam arti sesungguhnya. Karena itu, tanah girik yang diwariskan sebaiknya segera didaftarkan agar mendapat kepastian hukum penuh berupa Sertifikat Hak Milik (SHM).
Langkah Mengurus Waris Tanah Girik
- Urus Surat Keterangan Waris terlebih dahulu di kelurahan/kecamatan (untuk WNI pribumi) atau melalui notaris/pengadilan (untuk sebagian golongan, sesuai ketentuan yang berlaku), untuk menetapkan siapa saja ahli waris yang sah.
- Sepakati pembagian di antara ahli waris dan tuangkan dalam surat pernyataan pembagian waris yang ditandatangani seluruh ahli waris.
- Ajukan pendaftaran tanah pertama kali ke Kantor Pertanahan (BPN) setempat, melampirkan girik asli, surat keterangan waris, dan surat pembagian waris.
- Proses pengukuran dan penelitian data yuridis oleh BPN, termasuk pengumuman untuk memastikan tidak ada pihak lain yang berkeberatan.
- Penerbitan SHM atas nama ahli waris (bisa atas nama bersama, atau dipecah per bidang jika sudah dibagi dan diukur terpisah).
Dasar Hukum
Proses konversi girik menjadi sertifikat melalui pendaftaran tanah pertama kali diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sedangkan pembagian warisan sendiri tunduk pada hukum waris yang berlaku bagi masing-masing golongan (KUHPerdata untuk sebagian golongan, atau hukum waris Islam/adat sesuai domisili dan agama ahli waris).
Kenapa Harus Segera Diurus?
Tanah girik yang dibiarkan lama tanpa sertifikat rawan sengketa, terutama jika ahli waris semakin banyak generasi berikutnya (pecah waris berkali-kali) atau muncul klaim pihak lain. Semakin lama ditunda, semakin rumit proses pembuktian kepemilikannya di kemudian hari.
Opsi Jika Ahli Waris Tidak Bisa Sepakat Soal Sertifikasi
Kalau ada perselisihan antar ahli waris soal proses sertifikasi tanah warisan, mediasi keluarga sebaiknya diupayakan dulu sebelum membawa ke jalur hukum. Jika tetap buntu, pengadilan bisa menetapkan pembagian warisan secara resmi yang kemudian jadi dasar proses sertifikasi di BPN, meski jalur ini memakan waktu dan biaya lebih besar.
Studi Kasus: Tanah Girik yang Diwariskan Turun-Temurun Tanpa Sertifikat
Banyak keluarga di pedesaan mewarisi tanah girik yang sudah berpindah tangan antar generasi tanpa pernah disertifikatkan, membuat jejak kepemilikan menjadi kabur seiring waktu. Dalam kasus seperti ini, proses sertifikasi memerlukan penelusuran riwayat kepemilikan lewat kesaksian tetua desa, girik asli (jika masih ada), dan surat keterangan dari kantor desa yang mengonfirmasi penguasaan fisik tanah secara turun-temurun oleh keluarga tersebut sebagai bukti pendukung pengajuan sertifikasi resmi ke BPN.
Program PTSL sebagai Solusi Percepatan Sertifikasi Massal
Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dijalankan pemerintah menjadi solusi efektif bagi warga dengan tanah girik warisan, karena memungkinkan sertifikasi massal satu desa sekaligus dengan biaya jauh lebih terjangkau dibanding mengurus sertifikasi individual. Pantau jadwal program PTSL di kelurahan/desa Anda, karena partisipasi dalam program ini sering kali jauh lebih efisien dibanding menunggu dan mengurus sertifikasi sendiri di luar program pemerintah tersebut.
Melibatkan Notaris Sejak Tahap Awal Penelusuran Riwayat
Melibatkan notaris atau PPAT sejak tahap awal penelusuran riwayat kepemilikan tanah girik warisan bisa membantu mengidentifikasi dokumen pendukung yang masih kurang, sehingga proses pengajuan ke BPN nantinya lebih lancar tanpa bolak-balik melengkapi berkas yang kurang.
Dokumentasi Batas Tanah Secara Visual
Selain dokumen tertulis, dokumentasikan batas-batas fisik tanah girik warisan secara visual lewat foto dan jika memungkinkan titik koordinat GPS, sebagai bukti pendukung tambahan yang memperkuat klaim kepemilikan saat proses sertifikasi diajukan ke BPN setempat.
Melibatkan Perangkat Desa dalam Proses Verifikasi
Perangkat desa setempat sering memiliki arsip historis kepemilikan tanah yang tidak tercatat formal di BPN, jadi libatkan mereka sejak awal proses sertifikasi untuk mendapat gambaran lebih lengkap tentang riwayat kepemilikan tanah girik warisan keluarga Anda, mempercepat proses verifikasi secara keseluruhan.
Artikel Terkait yang Mungkin Anda Butuhkan
- Panduan Biaya & Estimasi Waktu Gugatan Sengketa Tanah Warisan 2026 (Data Riil + Kalkulator)
- Cara Mengurus Sertifikat Tanah yang Hilang di BPN
- Panduan Konversi Sertifikat Tanah Lama (Girik, Letter C, Verponding) ke Sertifikat Elektronik 2026
Baca juga: Contoh Surat Kuasa Ahli Waris dan Panduan Lengkap PTSL yang bisa jadi jalur lebih murah untuk sertifikasi tanah warisan melalui program pemerintah.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apakah girik sudah cukup sebagai bukti kepemilikan tanah?
Belum cukup. Girik (juga dikenal sebagai petok D, letter C, atau kekitir) sebenarnya hanya bukti pembayaran pajak tanah zaman dulu, bukan sertifikat kepemilikan dalam arti sesungguhnya. Tanah girik sebaiknya segera didaftarkan agar mendapat kepastian hukum penuh berupa Sertifikat Hak Milik (SHM).
Apa langkah mengurus warisan tanah girik?
Langkahnya meliputi mengurus Surat Keterangan Waris untuk menetapkan ahli waris yang sah, menyepakati pembagian antar ahli waris, mengajukan pendaftaran tanah pertama kali ke BPN dengan melampirkan girik asli dan dokumen waris, menjalani proses pengukuran dan penelitian data yuridis, hingga penerbitan SHM.
Apa dasar hukum konversi girik menjadi sertifikat?
Proses konversi girik menjadi sertifikat melalui pendaftaran tanah pertama kali diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sedangkan pembagian warisannya sendiri tunduk pada hukum waris yang berlaku bagi masing-masing ahli waris.
Kenapa tanah girik warisan harus segera diurus sertifikatnya?
Tanah girik yang dibiarkan lama tanpa sertifikat rawan sengketa, terutama jika ahli waris semakin banyak di generasi berikutnya atau muncul klaim pihak lain. Semakin lama ditunda, semakin rumit proses pembuktian kepemilikannya di kemudian hari.
🔖 Artikel Terkait Lainnya
Pengelola dan penulis PanduanAdministrasi.com, berdomisili di Surabaya. Menyusun panduan administrasi dengan merujuk pada peraturan resmi yang berlaku, berangkat dari pengalaman pribadi mengurus berbagai dokumen administrasi di Indonesia.